KEDIRI - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kediri menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) I yang membahas tentang isu-isu strategis terkait pilkada dan konsen program Muhamadiyah baik pendidikan, kesehatan dan sosial berlangsung di Grand Surya Hotel Jalan Dhoho Kota Kediri, Kamis (24/12024) pukul 13.00 WIB.
Musypimda I kali ini mengusung tema 'Muhammadiyah Mencerahkan Menuju Kediri Berkemajuan, '
Hadir sebagai pemateri yakni, Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur Muhammad Mirdasy, S.IP dan Wakil Ketua PWM Jawa Timur Muh.Khoirul Abduh, S.Ag., M Si.
Hadir pula, Sekda Kab Kediei Solikin, jajaran pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, jajaran pengurus PDM Kab Kediri baik cabang dan ranting, organisasi otonom (Ortom) tingkat Daerah, unit pembantu pimpinan (UPP), warga Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiah).
Ketua PDM Kab Kediri Ikhwan Nurhadi menyampaikan gelaran musyawarah pimpinan daerah (Musypimda) I yang kita membahas tentang misi-misi strategis dan permasalahan-permasalahan organisasi yang sifatnya kekinian. Nanti hasil musyawarah pimpinan daerah ada rekomendasi yang sifatnya internal dan rekomendasi sifatnya eksternal.
"Kalau internal adalah untuk kebutuhan persyarikatan Muhammadiyah mulai dari PDM dan PCM serta ranting. Sedangkan, eksternal adalah rekomendasi yang sifat yang umum untuk umat dan pemerintah ataupun untuk yang lain, " ucapnya.
Dikatakan Ikhwan bahwa Muhammadiyah merupakan ormas sebagai partner dari pemerintah daerah ikut melaksanakan program-program pemerintah, apalagi sesuai dan persis yang dilakukan Muhammadiyah terkait pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi untuk kesejahterakan warga dengan mengembangkan pelaku UMKM.
Semua program-program dari Muhammadiyah ikut membantu pemerintah daerah di lingkup Kabupaten Kediri. Seperti, menanggulangi kemiskinan masyarakat dan membantu mencerdaskan anak-anak melalui sekolah Muhammadiyah.
"Dan untuk membantu kesehatan masyarakat agar bisa sehat ada Rumah Sakit Muhammadiyah serta membantu anak-anak yatim dan miskin bisa kita kelola lewat panti asuhan Muhammadiyah, " ucapnya.
Ditanya terkait menjelang pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur Jawa Timur untuk sikap dari Muhamadiyah seperti apa ?
Nanti, kita musyawarahkan bersama, oleh sebab itu musyawarah ini adalah kegiatan tertinggi dalam persyarikatan. Nanti, hasil dari musyawarah sudah kita sepakati bersama jangan ada persoalan di belakangnya nanti.
"Kalau sudah menjadi sebuah keputusan maka tugas kita untuk menyampaikan ke warga Muhammadiyah tapi di luar struktural Muhammadiyah, " ujarnya.
Ditekankan Ikhwan bahwa secara struktural di organisasi Muhammadiyah harus bersikap netral dan tidak diperbolehkan mendukung paslon satu atau yang lain.
Tetapi warga Muhammadiyah dibawah butuh rekomendasi dari pimpinan. Mereka mesti tanya harus memilih siapa ? Nanti akan membentuk tim sendiri di luar struktur Muhammadiyah.
"Bisa jadi seperti itu. Bisa mengatasnamakan warga Muhammadiyah tetapi tidak melalui struktur Muhammadiyah, " tutup Ikhwan.